PPM dan Efisiensi Anggaran: Langkah Baru Wali Kota Cimahi

Kota Cimahi, Suara Pakta.Com- Pemerintah Kota Cimahi berencana menghidupkan kembali program Percepatan Pembangunan Masyarakat (PPM) pada tahun 2026. Program ini ditujukan untuk mendukung ketua RW dan RT dalam membangun wilayah mereka secara mandiri dengan dana yang akan dialokasikan langsung dari pemerintah daerah.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyatakan bahwa program PPM yang pernah ada sebelumnya akan diaktifkan kembali untuk mempercepat pembangunan di tingkat lingkungan. Hal itu ia sampaikan usai membuka pra-Musrenbang di Gedung Teknopark, Selasa (25/03/2025).  

"Kami akan mengkaji lebih lanjut apakah alokasi anggarannya sebesar Rp30 juta per RT atau Rp150 juta per RW. Ini masih dalam pertimbangan, mengingat jumlah RT dalam satu RW di Cimahi tidak merata," ujar Ngatiyana.  

Menurutnya, program ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab agar setiap pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. 

"Saya tidak ingin ada pembangunan yang hasilnya tidak bagus. Semua harus dilakukan dengan baik," tegasnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Ngatiyana juga menegaskan komitmennya dalam efisiensi anggaran dengan menolak pengadaan mobil dinas eksekutif bagi dirinya dan wakil wali kota. 

"Saya dan Pak Wakil tegas menolak anggaran untuk membeli mobil dinas mewah. Mobil seharga Rp600 juta saja sudah cukup. Lebih baik anggarannya dialihkan untuk kepentingan masyarakat," katanya.  

Namun, ia menjelaskan bahwa kebutuhan kendaraan dinas bagi kepala dinas tetap harus diperhatikan. Mobil dinas yang saat ini digunakan, yakni Toyota Rush, sudah berusia lebih dari sepuluh tahun dan sering mengalami kendala di perjalanan saat digunakan untuk tugas luar kota.  

"Kami tidak membeli, tapi menyewa. Ini bukan soal efisiensi yang berlebihan, tapi lebih kepada kebutuhan agar operasional pemerintahan tidak terganggu. Dengan sistem sewa, pemeliharaan kendaraan tetap menjadi tanggung jawab pihak ketiga," jelasnya. 

Terkait fasilitas rumah dinas, Ngatiyana menuturkan bahwa dirinya saat ini tinggal di rumah dinas yang statusnya sewa. Namun, ke depan, pemerintah kota berencana membangun rumah dinas baru untuk wali kota dan wakil wali kota yang berlokasi di dekat Mal Pelayanan Publik (MPP).  

"Kami akan membangun rumah dinas yang lebih layak, tetapi tetap efisien. Lahan seluas 1.200 meter persegi akan dibagi dua, satu untuk wali kota dan satu untuk wakil wali kota, agar tetap berdampingan," ujarnya.  

Namun, yang lebih menarik adalah keputusan Ngatiyana untuk mengalihkan lahan yang awalnya direncanakan untuk rumah dinas wali kota menjadi lokasi pembangunan sekolah baru di wilayah Pasirkaliki.  

"Saya memutuskan untuk mengalokasikan lahan tersebut untuk sekolah demi kepentingan masyarakat. Pendidikan harus menjadi prioritas," tutupnya.  

Langkah-langkah yang diambil Ngatiyana menunjukkan komitmennya untuk mengutamakan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi dan birokrasi. Dengan rencana PPM, efisiensi anggaran, serta pembangunan fasilitas publik, ia berharap program pembangunan di Cimahi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran," tandasnya. (Rustandi)