Rinalwan Buchari: Bicara Pendidikan Berdaya Saing Harus Benahi Dulu Sistem
Acara bertajuk Talkshow yang digagas Forum Silaturahmi Pimpinan Redaksi (Forsip) Kota Cimahi ditayangkan langsung di radio streaming Limawaktu dan dihadiri para pimpinan redaksi yang ada di Kota Cimahi.
Rinalwan menyebutkan, jika mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat yang masih harus dibenahi. Menurutnya, pembenahan di beberapa bidang harus segera dikerjakan agar menghasilkan kualitas lulusan yang berdaya saing.
"Saya berpandangan dan berharap Pemerintah pusat melalui Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayan, yang memiliki latar belakang praktisi informasi teknologi (IT) bisa membuat bahan ajar secara online, setidaknya dimulai dari anak SD kelas 4," ujar Rinalwan.
Dia mencontohkan, ketika belajar matematika, mata pelajaran itu dianimasikan, sehingga bisa lebih cepat dipahami oleh anak-anak. Selanjutnya dilakukan klasifikasi bagi anak yang intelektualnya tinggi, sedang dan kurang. Dengan memiliki bahan ajar yang bisa diakses secara online tersebut bisa mengurangi kendala soal fasilitas sekolah yang bagus atau tidak.
“Dengan bahan ajar tersebut maka guru tinggal memperhatikan para siswanya, jam guru mengajar pun jadi berkurang, “ ungkap Pendiri Universitas Nasional Pasim ini.
Untuk mendukung digitalisasi bahan ajar tersebut, negara harus hadir membiayai kebutuhan anak didik di Indonesia. Dengan adanya database yang lengkap bisa menghemat biaya sekaligus jadi bahan acuan dalam proses belajar mengajar.
“Para pengelola pendidikan swasta juga ikut terbantu karena tidak perlu mahal membayar gaji guru,” terangnya.
Negara harus hadir dalam melakukan standarisasi pendidikan tersebut.
Dia menjelaskan, Kondisi pendidikan yang masih belum berjalan dengan baik terjadi karena adanya kesalahan dalam sistem, sehingga harus dilakukan sistem pendidikan yang bagus untuk meningkatkan prestasi an daya saing anak didik di Indonesia.
Untuk menghasilkan pendidikan yang baik, perlu dilakukan perubahan sistem, supaya tidak terjadi permasalahan saat Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menerapkan zonasi. Terjadinya persoalan dalam penerimaan peserta didik baru terjadi karena sistemnya dibangun tidak jelas.
“Sistem harus dibangun dengan jelas, sehingga tidak akan terjadi kecurangan-kecurangan, “ paparnya.
Saat ditanya apa yang akan dilakukan ketika terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat, Rinalwan mengatakan akan mencoba menyampaikan kepada pemerintah untuk dilakukan perubahan sistem.
Untuk tingkat provinsi yang mengelola SMA dan SMK harus dilakukan terobosan, karena di Indonesia lulusan SMK lagi kesulitan untuk menerima lulusan. Saat ini kecenderungannya adalah banyak perusahaan di Jepang atau Jerman yang menerima tenaga kerja, sehingga lulusan SMA/SMK bisa langsung saja diarahkan untuk melanjutkan pendidikannya ke Jepang, tapi dibiayai dulu oleh negara, sehingga setelah lulus dan bekerja beberapa tahun bisa membuat mereka lebih sejahtera dan mampu menghasilkan pendapatan hingga ratusan juta rupiah.
Dia melanjutkan, pengalaman yang sudah dilakukannya sejak 2002 di lembaga pendidikan PASIM, Rinalwan membuat program yang namanya Pemberdayaan Umat Berkelanjutan, yaitu dengan membantu anak-anak yang tidak mampu dicari dibeberapa daerah. Yang sudah dilakukan di Cianjur atau Sukabumi.
Di daerah tersebut bekerja sama dengan para guru untuk melakukan seleksi mana anak-anak yang pintar untuk mengikuti seleksi di Pasim.
“Setelah mereka lulus test dengan IPK minimal 3,25, semua kebutuhannya kami bayar mulai dari uang saku, uang makan hingga asrama ketika di Bandung. Setelah mereka bekerja mereka harus menginfaq-an 20 persen gajinya, dari infaq mereka hasilnya bisa terkumpul antara Rp200 juta perbulan yang bisa digunakan untuk membiayai pendidikan adik-adiknya. Program tersebut sudah saya lakukan sejak tahun 2002,“ katanya.***
Posting Komentar