Disdukcapil Kota Cimahi, Sebanyak 2.605 Orang Belum Melakukan Perekaman KTP-L
 |
| Poto ilustrasi |
“Untuk pemilih pemula itu kan kita kan melaksanakan datanya berdasarkan dari pusat, itu ada namanya Data Konsolidasi Bersih (DKB),” ucap Kadisdukcapil Kota Cimahi, Ipah Latipah saat ditemui wartawan di Gedung MPP, Kamis 4 Januari 2024.
Ipah mengungkapkan, pihaknya masih memiliki 2.065 pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu 40 hari. Mereka berkomitmen untuk mengejar target ini agar tidak ada yang tertinggal terkait perekaman KTP-L.
“Ini kita harus benar-benar kejar supaya jangan sampai jumlah segini tuh ada yang belum kita rekam,” ucap Ipah.
“Apalagi nanti saat waktunya KTP-L, minimal juga ada NIK. Soalnya saat ini pemilih pemula atau pun untuk yang pemilu itu pasti syaratnya harus punya KTP-L sebanyak 2.605 PR kita,” tambahnya.
Ipah menyatakan, perlu mengambil langkah, bukan hanya menunggu. Menurutnya, untuk mencapai hasil maksimal, diperlukan kerja keras yang konsisten, termasuk mendatangi langsung dengan metode jemput bola, baik ke alamat maupun dengan menyebut nama, bahkan melakukan kunjungan rutin ke sekolah dan kelurahan setiap Minggu.
“Hasilnya ternyata masih 10.000 sampai 12.000 an, artinya kita masih punya PR 2.605. nah ini betul-betul harus sama-sama berkoordinasi dengan pihak terkait dan sekolah juga, karena lagi libur nanti kita coba dengan sekolah akan datang lagi,” jelas Ipah.
Dari total pemilih pemula baru, sekitar 79,38% sudah terdaftar. Namun, masih perlu upaya lebih lanjut untuk mengejar 20% sisanya, yaitu sekitar 2.605 pemilih. Kami menargetkan 40 rekaman KTP-L per hari untuk mencapai target ini.
“Kalau yang reguler kita tetap laksanakan disini, kita panggil juga dan mungkin kita dengan kelurahan kembali supaya yang 2.605 ini bisa terselesaikan,” ungkap Ipah.
Ketika ditanya tentang ketersediaan blangko, Ipah optimis dengan kelancaran dan harapannya agar blangko juga tersedia, mengingat program blangko berasal dari pusat, sehingga memberikan ketenangan setelah proses rekam.
“Kita tidak sama dengan pusat blanko cepat nya disediakan, walaupun nanti kalau pun blanko tidak ada kemungkinan KK juga boleh selama ini usahakan mudah-mudahan blanko dan mereka mendapatkan KTP-L nya,” ungkap Ipah.
Terkait hambatan dalam perekam KTP-L, Ipah mengungkapkan salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kita juga mengejar yang wajib KTP lainnya yang bukan pemula, yang memang wajib wajib KTP, artinya yang bukan 17 tahun,” ucapnya.
Ipah menyampaikan, dalam persiapan pemilu saat ini, banyak tugas yang harus diatasi, seperti memiliki akte kelahiran dan kematian. Selain itu, keberadaan SDM dan sarana prasarana menjadi krusial. Terkadang, meskipun mengejar target, kendala seperti kerusakan sarpras dapat menjadi tantangan yang harus dihadapi.
“Jadi ini masyarakat sendiri yang sampai kita bilang kami undang kesini, kita datang ke sekolah untuk menyiapkan alat dari sini,” ungkapnya.
Mayoritas dari warga yang mengurus administrasi kependudukan, menurut Ipah mereka cenderung mengingat kewajiban tersebut ketika menghadapi situasi mendesak, seperti saat hendak memiliki anak atau mendaftarkan anak ke sekolah.
“Kadang anak-anak sekolah yang ditargetkan 400 orang tapi hanya 80 orang banyak alasannya, bahkan tidak mau alasannya,” ucapnya.
Ipah menegaskan, cenderung mengejar kepentingan pribadi mereka. Tidak hanya para pemula, tetapi juga banyak yang kurang menyadari pentingnya administrasi dokumen.
“Apalagi kalau ada bantuan, pasti datangnya ramai ke kita, itu masalahnya jadi bukan hanya pemula saja, apalagi pemula yang saat ini belum terlalu banyak kebutuhan untuk apa, maka kita harus ekstra berusaha dalam mengejarnya,” pungkasnya. (Rus)
Posting Komentar